DISNAKER

Himpunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (Petikan)

Daftar Isi

1. Buku III BAB 7A KUH PERDATA TENTANG PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN  PEKERJAAN…………………………………………………………………………………. 1
2. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh…………………………………………………………………………………………… 19
4. Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi R.I Nomor:

Kep-16/men/2001 tanggal 15 Febuari 2001 Tentang tata cara

Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh……………………… 34

3. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi R.I Nomor:

Kep-201/Men/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Keterwakilan Dalam kelembagaan hubungan Industrial……………………….. 50

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor: Kep-187/Men/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004

Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh……………….. 56

• UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGA KERJAAN…………………………………………………………………… 85

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara nomor:

012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004 Atas Hak Uji Materiil terkait

Pasal 158; Pasal  159; dan Pasal 160 Ayat (1), Pasal 170; Pasal 171; Pasal 186; Pasal 137 dan pasal 138 Ayat  (1) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945…………………………………………………………….             157

2. Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia nomor: SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 Tanggal 7 Januari 2005 Tentang Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia atas hak uji Materil Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945…………………………………………………………………………………              171

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara

nomor: 115/PUU-VII/2009 Atas uji materil terkait pasal 120 Ayat(1),(2) dan (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan Terhadap undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945…..     172

4. Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Perkara nomor: 27/PUU-IX/2011 Atas Uji Materil terkait pasal 65 dan pasal 66 undang-undang nomor 13Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945…………… 187

1. SYARAT KERJA
2. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1954 tanggal 9 Maret 1954 Tentang penetapan peraturan istirahat buruh……………………… 251
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 02/MEN/1995 Tanggal 29 Mei 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Perturan Dana Pensiun……………….. 257
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-16/Men/XI/2011 Tanggal 17 November 2011 Tentang Tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama……….. 259
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: Kep-100/Men/VI/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  277

1. PERLINDUNGAN UPAH
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 78 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Upah………………………………………………………………………………………………. 345
3. Surat Edaran Nomor: SE-01/MEN/1982 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang

perlindunganUpah……………………………………………………………………….              356

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tanggal 27 September 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlansungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan

Pekerja……………………………………………………………………………………………..              361

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1987 Tanggal 1 Mei 1987 Tentang: Upah Bagi pekerja pada hari Libur Resmi……… 363

1. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
2. Undang-undang  Republik Indonesia nomor 3 tahun 1992 tanggal 17 Febuari 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja……………… 449
3. Undang-undang  nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional…………………………………………………………………………………………… 466
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 70/PUU-IX/2011 Atas uji Materil Terkait pasal 4 ayat(1) Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan atas uji materil terkait pasal 13 Ayat (1) Undang-undang nomor 40 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945…………………………………………………………………………………………………. 488
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1993 Tanggal 27 Februari 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja……………………………………. 495

• BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial……………………………………………………………………………………. 691
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 82/PUU-X/2012 Atas uji materil Terkait pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945…..    724
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tanggal 3 Desember 2012 Tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan……………………………………………………………………………………………… 730
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 Tanggal 12 Desember 2013Tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan………………………………………………………. 737

• PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial………………………………………………………………………….. 815
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian hakim AD-HOC Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim AD-HOC pada Mahkamah Agung……………………………………………………………………………………………………… 857
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: Per.01/MEN/XII/2004 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim AD-HOC Pengadilan hubungan industrial dan calon hakim AD-HOC pada Mahkamah Agung……………………………………………………………………………….. 864
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP-92/MEN/VI/2004 Tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata kerja mediasi………………………. 869

1. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tanggal 6 Januari 1951 Tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan Tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk seluruh Indonesia (lembaran Negara nomor 4 tahun 1951)………………………………………. 899
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja…..   903
4. Undang-undang nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan diperusahaan……………………………………………………….. 913
5. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-174/MEN/2002 tanggal 25 April 2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia(SNI) nomor: SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000(PUIL2000) ditempat kerja………………………………………………………………………………. 920

1. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
2. Peraturan Pemerintah nomor 97 Tahun 2012 Tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Retribusi pengendalian lalu lintas dan restribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing………………………………. 979
3. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Repbulik Indonesia nomor 12 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing……………………………………………… 988
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2012 Tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing……………………………………………………. 1022
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP-247/MEN/X/2011 Tentang Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi……………. 1025

1. KONVENSI ILO
2. Konvensi No. 29 tahun 1930 tentang kerja paksa atau kerja Wajib, diratifikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda tanggal 31 Maret 1933 dengan Nederland Staatbland No.26 Tahun 1933 jo Nederland Staatbland no. 236 yang dinyatakan berlaku untuk indonesia dengan lembaran negara no. 261 tahun 1933…………………………………………………………… 1093
3. Konvensi no.87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 5 Juni 1998 Dengan keputusan Presiden no. 83 tahun 1998……………………………………………………………………………………………………. 1102
4. Konvensi no. 98 tahun 1949 tentang penerapan azas-azas hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia Tanggal 29 Agustus 1956 dengan undang-undang no.18 tahun 1956……………………………………………………………………………………………………. 1109
5. Konvensi No. 100 Tahun 1951 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerja yang sama nilainya, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia Tanggal 19 Desember 1957 dengan undang-undang No.80 tahun 1957……………………………………………………………… 1117

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

BUKU KETIGA

TENTANG PERJANJIAN

BAB VIIA

TENTANG PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN

BAGIAN 1

Ketentuan Umum

1601 Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan,dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak ke satu mengikat diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.

1601a. Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu Buruh,mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya pada pihak lain,yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.

1601b. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain,yaitu pemberi tugas, dengan harga yang ditentukan.

1601c. Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja dan persetujuan lain,maka baik ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja maupun ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan lain yang sifatnya terkandung didalamnya, keduanya berlaku; jika ada pertentangan antara kedua jenis ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja.

Jika pemborongan kerja diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun tiap kali dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua belah pihak membuat beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya pemborongan-pemborongan itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendiri-sendiri, kecuali ketentuan-ketentuan dalam bagian 6 pada bab ini.

Akan tetapi bila dalam hal demikian persetujuan yang pertama hanya diadakan untuk percobaan saja, maka persetujuan demikian harus dianggap mengandung sifat pemborongan kerja dan segala ketentuan dalam bab 6 itu berlaku baginya.

Bagian 2

Perjanjian kerja pada umumnya

1601d. Bila perjanjian kerja diadakan secara tertulis,maka biaya aktanya dan perongkosan lainnya harus ditanggung majikan.

1601e. Jika pada waktu membuat perjanjian di berikan dan diterima uang panjar,maka kedua belah pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu dengan membiarkan uang panjar itu ditangan buruh (penerima panjar) atau dengan mengembalikan uang panjar itu kepada majikan (pemberi panjar). Uang panjar hanya dapat dikurangkan dari upah,jika perjanjian kerja diadakan untuk waktu lebih dari 3 bulan atau untuk waktu yang tak ditentukan dan ternyata berjalan selama lebih dari 3 bulan.

1601f. Mengenai perjanjian kerja yang diadakan oleh seorang perempuan yang bersuami sebagai buruh,undang-undang menganggap perempuan itu telah memperoleh izin suaminya. Tanpa bantuan suaminya ia boleh melakukan segala perbuatan perjanjian itu, termasuk membayar segala penagihan dan menghadap hakim. Ia berhak menerima atau menuntut apa saja yang disebut dalam perjanjian kerja untuk kepentingan keluarganya.

1601g. Anak yang belum dewasa mampu membuat perjanjian kerja sebagai buruh, jika ia dikuasakan untuk itu oleh walinya menurut undang-undang,baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Surat kuasa lisan hanya berlaku untuk membuat suatu perjanjian kerja tertentu. Jika anak yang belum dewasa belum berusia 18 tahun, maka kuasa itu harus diberika dihadapan majikan atau orang yang mewakilinya.

Kuasa tersebut tidak dapat diberikan dengan bersyarat. Jika kuasa diberikan secara tertulis,maka anank yang belum dewasa itu wajib menyerahkan surat kuasanya kepada majikan,yang harus segera menyampaikan suatu salinan yang ditanda tangani kepada anak yang belum dewasa itu dan pada waktu berakhirnya hubungan kerja,mengembalikan surat kuasa tersebut kepada anak yang belum dewasa tersebut atau orang-orang yang medapat hak dari padanya.

Sekedar tidak secara tegas dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu dalam kuasa yang telah diberikan itu, anak yang belum dewasa,tanpa mengurangi ketentuan alinea ke 3 pasal 1603f. Namun demikian, ia tidak dapat menghadap pengadilan tanpa dibantu oleh walinya menurt undang-undang, kecuali bagi pengadilan ternyata bahwa wali tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya.

1601h. Jika anak yang belum dewasa, yang belum mampu membuat suatu perjanjian kerja, telah membuat perjanjian kerja dan karna itu selama 6 minggu telah melakukan pekerjaan pda majikan tanpa rintangan dari walinya menurut undang-undang, maka ia dianggap telah diberi kuasa dengan lisan oleh walinya untuk membuat perjanjian kerja itu. 1601i. Suatu perjanjian kerja antar suami istri adalah batal.

1601j. Suatu reglemen(peraturan perusahaan) yang ditetapkan majikan hanya mengikat buruh, jika buruh telah menyatakan setuju dengan reglemen itu dan juga telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu telah diberikan kepada buruh dengan Cuma-Cuma oleh atau atas nama majikan;
2. Bahwa oleh atau atas nama majika telah diserahkan di Departemen Tenaga Kerja satu eksemplar lengkap reglemen tersebut yang ditanda tangani oleh majikan, supaya dibaca oleh umum;
3. Bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu ditempelkan dan tetap ada disuatu tempat yang dapat di datangin buruh dengan mudah,sedapat-dapatnya dalam ruang kerja sehingga dapat dibaca dengan baik

Penyerahan dan pembaca reglemen didepartemen tenaga kerja diselenggarakan dengan Cuma-Cuma. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan reglemen itu dengan Cuma-Cuma. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan suatu ketentuan pasal ini,adalah batal.

1601k. Jika selama hubungan kerja ditetapkan suatu reglemen suatu reglemen baru atau diubah reglemen yang telah ada, maka reglemen baru atau reglemen yang telah diubah itu hanya mengikat buruh bila satu eksemplar lengkap rancangannya, sebelum ditetapkan,disediakan selama sewaktu-waktu dengan Cuma-Cuma untuk dibaca oleh buruh sehingga ia dapat mempertimbangkan isinya dengan seksama. Jika buruh, setelah reglemen baru atau reglemen yang di ubah itu ditetapkan tidak dapat menyetujui, maka dalam waktu 4 minggu sesudah mengetahui penetapan itu, ia dapat menuntut di muka pengadilan, supaya perjanjian kerja dibatalkan.

Setelah mendengar pihak lawan atau memanggilnya secara sah, pengadilan memtus pada tingkatan terakhir dan mengabulkan tuntutan buruh, kecuali jika ia perpendapat bahwa buruh tidak begitu dirugikan oleh reglemen baru atau reglemen yang telah diubah. Dalam menunggu putusan pengadilan dan bila tuntutan ditolak, hubungan kerja berlangsung terus sedangkan reglemen baru atau reglemen yang diubah itu sah sejak berlaku.

Dalam hal tuntutan dikabulkan,pengadilan akan menetapkan pada saat mana hubungan kerja akan berakhir, dan buruh berhak atas suatu ganti rugi sebagai mana ditentukan pada pasal 1693 q dalam pemutusan hubungan kerja oleh majikan.

1601l. Suatu pernyataan dari pihak buruh bahwa ia mengikat diri untuk menyetujian tiap reglemen yang akan ditetapkan oleh majikan dikemudian hari atau tiap perubahan dalam suatu reglemen yang telah ada, adalah batal.

1601m. Dan ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu, orang hanya boleh menyimpang jika ada ada perjanjian khusus yang tertulis mengenai hal itu

1601n. Setiap perjanjian antara majikan dan buruh yang bertentangan dengan suatu perjanjian perubahan kolektif yang mengikat kedua belah pihak satu sama lain, dapat dibatalkan atas tuntutan masing-masing dan mereka yang bersama-sama menjadi pihak dalam perjanjian perburuhan kolektif itu, kecuali pihak majikan.

Yang dimaksud dengan perjanjian perburuhan kolektif adalah suatu peraturan yang dibuat oleh seorang majikan atau lebih, atau suatu perkumpulan majikan atau lebih yang merupakan badan hukum yang disatu pihak, dari suatu serikat buruh atau lebih yang merupakan suatu badan hukum dilain pihak, tentang syarat-syarat kerja yang harus di indahkan suatu membuat suatu perjanjian kerja.

1601o. Untuk menghitung upah sehari yang ditetapkan dalam bentuk uang maka dalam bab ini satu hari ditetapkan 10 jam, satu minggu 6 hari,satu bulan 25 hari, dan satu tahun 300 hari. Jika upah seluruhnya atau sebagian ditetapkan dengan cara lain dan cara menurut jangka waktu, mangka sebagai upah harian yang ditetapkan dalam jumlah uang harus diambil digunakan ukuran seperti itu maka sebagai upah harus diambil upah yang bisa untuk pekerjaan yang paling mirip dalam hal sifat, tempat dan waktu.

(Resme Buku Himpunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan)