Sosialisasi PP (Peraturan Perusahaan ) PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Sosialisasi PP (Peraturan Perusahaan ) PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

 

Dinas Tenaga Kerja   Kota Depok   mengadakan Sosialisasi Sosialisasi PP (Peraturan Perusahaan ) PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang dilaksankan di Wisma Hijau Cimanggis pada tanggal 29   Agustus 2018 yang di buka oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja   Kota depok Diah Sadiah, dengan pembicara/ Narasumber  APPINDO dan peserta yang hadir sebanyak 50 orang dari perusahaan yang ada di kota Depok.

Perlindungan pekerja termasuk perlindungan atas hak – hak dasar pekerja / buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur serta Tenaga kerja memiliki kedudukan sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktifitas perekonomian rasional yaitu meningkatkan produktivitas dan kesehjahteraan masyarakat.

Dasar hukum pembentukan LKS Bipartit adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 32 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit merupakan.

Lembaga Kerja Sama Bipartit( LKS Bipartit) dapat diartikan sebagai forum komunikasi dan konsultasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. LKS Bipartit memiliki fungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi terkait hal ketenagakerjaan di perusahaan, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan.

Mengacu pada fungsi tersebut, LKS Bipartit bukanlah lembaga pembuat keputusan, ataupun tempat melakukan perundingan terkait sauatu hal baik yang bersifat normatif maupun non-normatif. Dalam LKS Bipartit, baik pihak pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat melakukan aktivitas komunikasi dan konsultasi dalam arti menyampaikan informasi, pandangan, pendapat ide dan saran terkait ketenagakerjaan di perusahaan.

Isi dan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama paling sedikit harus sama dengan ketentuan yang disyaratkan oleh hukum nasional; tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, dan jika terdapat perbedaan, maka ketentuan pada perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan syarat yang tertuang dalam hukum nasional yang berlaku.

Sekurang-kurangnya, PKB harus mencakup nama dan alamat perusahaan; nama dan alamat pihak yang bernegosiasi; hak dan tanggung jawab pengusaha, serikat pekerja serta pekerja; masa berlaku PKB; dan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan PKB.

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama dua tahun, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja.

Negosiasi PKB dapat dimulai paling cepat tiga bulan sebelum masa berakhir PKB. Jika negosiasi PKB baru gagal menghasilkan kesepakatan, maka PKB yang telah ada masih tetap berlaku paling lama selama 1 tahun.

Pengusaha dan serikat pekerja harus melaksanakan semua ketentuan dari perjanjian tersebut serta menginformasikan isi perjanjian tersebut kepada pekerja.

PKB harus tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani semua perwakilan pengusaha dan serikat pekerja.

REFERENSI HUKUM:

UU SERIKAT PEKERJA NO. 21 TAHUN 2000, PASAL 4, 25;

UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 116, 118, 123-124, 126;

PERATURAN MENAKERTRANS NO. KEP.16/MEN/XI/2011, PASAL 12-29.

BWI

PEMBUKAAN PESERTA TRANSMIGRASI TAHUN 2018

PEMBUKAAN PESERTA TRANSMIGRASI TAHUN 2018

 

Dinas Tenaga Kerja Kota Depok   membuka pedaftaran Calon Peserta Transmigrasi tahun 2018 dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berkeluarga
  3. Berusia Antara 18-50 Tahun
  4. Belum pernah bertransmigrasi
  5. KTP Suami Istri Kota Depok
  6. Berbadan sehat
  7. Memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di lokasi tujuan
  8. Fc Surat Nikah
  9. Pas Foto 3×4 dan  4×6
  10. Lulus seleksi

Untuk Informasi datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja  Kota Depok di Jalan Margonda Raya No 54 Gedung Baleka II Lantai 8 dan menghubugi bpk Kiyat Subardi

Tentang Transmigrasi

Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa [1], memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti PapuaKalimantanSumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:

Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan

Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)

Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia

Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan

Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia]] Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapaKeppres dan Inpres pendukung.

 

Pelayanan Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Depok

Pelayanan Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Depok

Penilaian Pekerja Teladan Tingkat Provinsi Jawa barat

Penilaian Pekerja Teladan Tingkat Provinsi Jawa barat

Menjadi karyawan teladan, bisa dikata menjadi salah satu tujuan dari banyak orang yang bekerja pada sebuah perusahaan. Tentunya bukan tanpa alasan. Mendapat label sebagai seorang karyawan yang baik akan membuka peluang bagi peningkatan karir dan kenaikan jabatan. Pada akhirnya tentu akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi diri seseorang.

ANALISA PASAR KERJA

ANALISA PASAR KERJA

 

Dasar Hukum

Berdasarkan Kepmen No 12 tahun 2010 : melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, Kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang analisis pasar kerja dalam negeri

 

Analisis pasar kerja Dalam Negeri

  • Mengetahui kondisi pasar kerja dalam negeri
  • Mngetahui potensi pasar kerja dalam negeri yang diakibatkan oleh percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia
  • Memberikan gambaran tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia
  • Bahan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan dunia usaha di Indonesia

Analisis pasar Kerja Luar Negeri

  • Mengidentifikasi peluang pasar kerja di luar Negeri
  • Mengetahui kondisi pasar luar negeri
  • Mengidentifikasi kesiapan Indonesia dalam mengahadapi perdagangan bebas bidang  jasa sisi suplly
  • Memproteksi pasar kerja dalam negeri dari perdagangan bebas bidang jasa
  • Membuka akses pasar kerja di luar negeri
  • Memberikan informasi mengenai perkembangan kerjasama internasional bidang jasa  ( Bilateral, Multilateral, trilateral, purilateral)

 

Fungsi Pasar Kerja

  1. Untuk rencana pembangunan
  2. Untuk mengetahui prilaku, karakteristik dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan maupun yang tersedia
  3. Untuk memperoleh informasi dalam decision making yang baik dari sisi pencaker (S) maupun dari sisi pemberi kerja (D) untuk perenanaan kebutuhan pelatihan

 

Para pelaku di pasar kerja

  1. Pencari kerja  (Pencaker)Setiap orang yang mencari kerja baik karena menganggur, putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitas mencari pekerjaan.
  2. Pemberi kerja Perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji
  3. Perantara Media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenagakerja, bursa kerja, dan head hunter ( pihak Ketiga  yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai imbalan head hunter akan memperoleh prestasi gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan.

 

Kondisi Tenaga Kerja dan pemberi kerja

Kesulitan bagi tenaga Kerja

  1. Unskill worker
  2. Kurang informasi
  3. Kurang pengalaman
  4. Pendidikan tidak sesuai syarat jabatan
  5. Lowongan terbatas
  6. Kurang memahami perkembangan teknologi
  7. Akresisi ekonomi
  8. Mutu llk rendah
  9. Biaya pendidikan dan kursus mahal
  10. Instabilitas

 

Kesulitan Bagi User

  1. Krisis ekonomi
  2. Instabilitas
  3. Pendidikan Tenaga Kerja tidak memenuhi syarat jabatan
  4. Informas/ data base tenaga kerja terbatas
  5. Mutu pendidikan rendah
  6. Pengalaman kerja kurang
  7. Program pendidikan nasional belum matching dengan duni usaha

 

Dalam proses ini, baik pencari kerja maupun pengusaha dihadapkan kepada kenyataan bahwa:

  1. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan, tingkat produktivitas kerja dan sikap pribadi yang berbeda
  2. Tiap lowongan pekerjaan mempunyai sikap pekerjaan yang berlainan dan membutuhkan tenaga dengan tingkat pendidikan, keterampilan bahkan dengan sikap yang berlainan pula
  3. Perbedaan pencari kerja dan lowongan kerja mengakibatkan bahwa tidak setiap pelamar dapat cocok dan dapat diterima mengisi lowongan yang ada
  4. Setiap usaha atau unit usaha mempunyai lingkungan kerja yang berbeda : masukan/ keluaran teknologi, management, lokasi passer dan lain lain
  5. Dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang berbeda, tiap pencari kerja mempunyai preferensi yang berbeda akan lowongan pekerjaan

 

Manfaat Analisis Pasar kerja

Mengumpulkan data mengenai penyediaan tenaga tak terdidik dan tenaga terdidik baik yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan maupun yang dalam waktu dekat secara potensial akan mencari pekerjaan

 

Mengumpulkan data mengenai komposisi pekerjaan dan lowongan kerja disektor formal baik di kantor kantor pemerintah  pengumpulan perusahaan maupun swasta

 

Mengumpulkan data mengenai komposisi pekerjaan dan kesempatan kerja disektor informal terutama di sector pertanian dan jasa jasa

 

Memelihara dan menyimpan data baik dalam bentuk dokumentasi maupun dalam bentuk pita pita computer

 

Menyebarluaskan informasi pasar kerja dalam bentuk surat pemberitahuan kepada pencari kerja dan perusahaan berita pasar kerja. Pengguna mass media dan meneruskan informasi tersebut ke badan atau lembaga yang membutuhkannya untuk analisa dan pengambilan keputusan

 

Membuat analisa dan interpretasi passer kerja  dan mencoba menjelaskan sebab sebab kejadian pasar kerja

 

Menyususn perkiraan dan proyeksi penyediaan dan kebutuhan tenaga kerja untuk beberapa tahun kedepan bedasarkan analisa kejadian pasar kerja diwaktu lalu.

 

Keuntungan analisis pasar kerja

 

  1. Membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai
  2. Membantu orang orang atau lembaga lembaga yang memerlukan tenaga kerja
  3. Membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan
  4. Sebagai saran informasi perluasan lapangan pekerjaan
  5. Sebagai sarana memperoleh pendapatan devisa, contohnya pengiriman TKI keluar Negeri

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI KEJURUAN PELATIHAN BENGKEL SEPEDA MOTOR

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI KEJURUAN PELATIHAN BENGKEL SEPEDA MOTOR

Pelatihan berbasis berbasis kompetensi kejuruan pelatihan bengkel sepeda motor  yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tenaga kerja Kota Depok yang dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Diah Sadiah yang bertempat di Wisma Hijau yang diselenggarakan selama 40 hari di bulan Juli-Agustus 2018 jumlah peserta

Data statistik transportasi banyak menunjukkan pertumbuhan sepeda motor yang meningkat tajam dari tahun ke tahun dan ini dapat disaksikan kita semua. Sehingga hal tersebut mempengaruhi perkembangan bisnis pelayanan after sales sepeda motor, diantaranya servis motor, perawatan mesin, kelistrikan, chasis, penjualan spare part, modifikasi motor, asesoris dan lain lain. Kesempatan ini jangan dibiarkan begitu saja, jangan sampai kehilangan momentum memanfaatkan peluang tersebut, atau relakan saja diambil orang lain.

Fenomena tersebut menjadikan kebutuhan akan mekanik yang berkualitas menjadi faktor penting dalam perputaran bisnis sepeda motor. Termasuk perkara asas dan lebih penting lagi adalah memilih tempat pendidikan kursus mekanik sepeda motor yang berkualitas.

Kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti pelatihan ini adalah:

  1. Peserta mampu membuka peluang usaha yang dapat ditumbuh kembangkan oleh para peminat yang profesional mulai dari yang sederhana sampai yang berwawasan Internasional
  2. Peserta Mampu dalam mengolah, menata, dan membuat lapangan usaha
  3. Peserta Mampu berinovasi menciptakan dan mengembangkan ilmu bidang otomotif
  4. Membangun ketrampilan dan kreativitas..
  5. Mendorong terbukanya peluang usaha
  6. Meningkatkan peluang usaha dalam bidang perbengkelan

 

Pemerintah Kota Depok berharap peserta dapat sukses  dengan program yang cepat, praktis dan terarah sehingga setiap langkah memiliki asas manfaat dan nilai yang tinggi. Sudah saatnya kita membuat perubahan besar dalam diri kita dengan berkarya.

EDUKASI REMBUK WARGA KEGIATAN PADAT KARYA PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2018

EDUKASI REMBUK WARGA KEGIATAN PADAT KARYA PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2018

Edukasi Rmbuk Warga Kegiatan Padat Karya Perkotaan tentang  Budi Daya Ikan Lele yang diadakan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok  bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam  memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada di daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif serta menghasilkan yang pada akhirnya masyarakat mampu mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan.
Membuka lapangan kerja baru bagi masyarkat dengan mempekerjakan masyarakat setempat yang pada akhirnya dapat mengurangi penganggur maupun setengan pengagur
Kegiatan Padat Karya Produktif untuk Tahun Anggaran 2018 berupa pembudidayaan ikan lele melalui pembuatan Kolam. Adapun peserta dari Kegiatan padat Karya ini  dengan kriteria Jumlah pengangguran & setengah pengangguran  yg tinggi Kemiskinan,   Pendayagunaan penganggur & ½ penganggur.

Budidaya ikan lele, baik dalam bentuk pembenihan maupun pembesaran mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan konsumen akan keberadaan ikan lele semakin meningkat. Dengan teknik pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan diminati konsumen.

Budidaya lele dapat dilakukan di kolam tanah, bak permanent maupun bak plastik. Usahakan air dapat mengalir mengalir. Sumber air dapat berasal dari air sungai mapun air sumur. Suhu air yang ideal untuk pertumbuhan ikan lele berkisar antara 22-32°C. Suhu air mempengaruhi laju pertumbuhan, laju metabolisme ikan dan napsu makan ikan serta kelarutan oksigen dalam air. Bentuk kolam yang ideal untuk pemeliharaan ikan lele adalah empat persegi panjang dengan ukuran sesuai dengan lokasi. Kedalaman kolam berkisar antara 1,0-1,5 m dengan kemiringan kolam dari pemasukan air ke pembuangan 0,4%. Saringan dapat dipasang pada pintu pemasukan dan pengeluaran agar ikan-ikan jangan ada yang lolos keluar/masuk.

Kegiatan peningkatan Perlindungan Pengawasaan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha, Bimbingan Teknis Peningkatan SP/SB dan Bimbingan Konseling

KEGIATAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN DUNIA USAHA,  BIMBINGAN  TEKNIS PENINGKATAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH DAN BIMBINGAN KONSELING

Acara dibuka oleh ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dan dilaksanakan di Hotel Pangrango II Kota Bogor selama Dua Hari pada tanggal 7-8 Mei 2018 dengan jumlah peserta 40 orang, adapun peserta yang diundang 1 orang dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Penasehat Apindo Kota Depok, Sekretaris Apindo, dan peserta dari Menajemen Perusahaan dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kota Depok

Pekerja atau Buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses Produksi dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan pekerja/ Buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan produksi suatu perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Melalui bimtek ini diyakini mempunyai fusngi yangsangat strategis terutama dalam rangka peningkatan kinerja serikat pekerja di dalam perusahaan, selain itu Bimtek merupakan wadah untuk membentuk pekerja yang profesional, berdedikasi dan santun dalam memfasilitasi kepentingan para pekerja dan perusahaan.

BURSA KERJA

BURSA KERJA

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan Bursa Kerja Sejak tanggal 25-26 April 2018 di Cimanggis Square Jl Raya Bogor Kota Depok dibuka oleh Ibu Kepala dinas Tenaga Kerja Kota Depok Diah Sadiah, S.Sos, MSi dengan membacakan sambutan Walikota Depok Mohamad Idris walikota Depok menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI melaui Direktur Penempatan Kerja yang telah bersama sama Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menyelenggarakan Bursa Kerja, di hadiri Kapolsek Cimanggis, Camat dan Lurah serta Undangan Anggota DPRD Kota Depok dengan diselenggarakannya Bursa Kerja dari 30 Perusahaan yang  membuka lowongan kerja diharapkan formasi yang telah  dipersiapkan agar kedepannya bisa mengurangi jumlah penganggur di Kota Depok. sedangkan sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Bursa Kerja bagi Ketenagakerjaan adalah meningkatnya jumlah tenagakerja yang produktif dan berkualitas  dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.

Adapun pesan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada para Pelamar kerja agar jangan telalu memilih jenis pekerjaan, cermati dengan baik kesempatan yang ada yakini dan mempersiapkan diri dengan optimal agar bisa menjadi tenaga berkualitas, dengan demikian bisa menambah pengalaman kerja bagi yang bersangkutan, Bursa kerja diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT ke 19 Kota Depok yang diperingati setiap  tanggal 27 April.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penyampaian informasi dari pengguna Tenaga kerja ke Pencari kerja atau sebaliknya pengguna tenaga kerja yang kesulitan menemukan informasi mengenai tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat terfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak baik pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja di Kota Depok.

PELATIHAN BENGKEL KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DINAS TENAGA KERJA KOTA DEPOK

Pelatihan bengkel kegiatan pelatihan berbasis kompetensi Dinas Tenaga Kerja kota Depok

Acara Di Laksanakan Di Wisma Hijau Pelatihan ini berlangsung  sejak tanggal 09 Maret sampai 04 Mei 2018 dan Di Buka Oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Diah sadiah, Dengan instruktur yang berasal dari BLK Dinas Tenaga Kerja Bogor Bpk Agus, Dengan Jumlah Peserta Sebanyak kurang Lebih 43 Orang dari Kelurahan yang ada diwilayah Kota Depok antara lain

1.Kel Cimpaeun, 2. Kel Jati Jajar, 3. Kel Cisalak, 4. Kel Sukmajaya, 5. kel Cisalak Pasar, 6. Kel Cinere, 7. Kel Pancoran Mas, 8.Kel Pondok Petir, 9. Kel Kel Meruyung

Ibu Kadis berharap para peserta dapat meningkatkan kualitas kemampuannya, sehingga nantinya sudah siap pakai dalam dunia kerja yang digeluti sesuai dengan kemampuan dan keahliannya yang telah ditunjang pembekalan dari pelatihan yang telah difasilitasi Pemerintah Kota Depok Melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.