Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan yang tidak terlepas dari Landasan/Acuan Hukum Peraturan-Perundangan yang berlaku, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang terkait serta Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Adapun Peraturan-Perundangan yang menjadi Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja  Tahun 2016-2021.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-Perubahan) Dinas Tenaga Kerja Kota Depok,  antara lain adalah sebagai berikut :

  1.   Menyediakan Dokumen Perencanaan Perubahan untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagai bagian integral dari Dokumen Perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  2.   Menyediakan Pedoman dan Landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi secara terfokus;
  3.   Menyediakan Instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil/pegawai dan mengalokasikan Sumberdaya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi;
  4.   Menyediakan Instrumen Awal untuk Pengukuran Pencapaian Kinerja yang akan digunakan oleh Pemangku Kepentingan dalam rangka menilai Kinerja Organisasi.

Adapun tujuan Penyusunan RENSTRA Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok ini adalah :

  1.  Menyesuaikan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang telah ditetapkan sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD;
  2.  Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati;
  3.  Meningkatkan Effektivitas tercapainya Tujuan dan Sasaran Organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sistematika  Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2016-2021

Memuat informasi tentang Peran (Tugas dan Fungsi) Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki  dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya, mengemukakan Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Depok selama 2 (dua) tahun dalam periode 5 (lima) tahunan ini, mengemukakan Capaian Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kota Depok yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD selama 2 (dua) tahun ini sebelum ada perubahan , dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

ISU-ISU  STRATEGIS

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;.

VISI,  MISI , TUJUAN DAN SASARAN,  STRATEGIS ,   DAN KEBIJAKAN                                                                                                                   Menjelaskan tentang rumusan pernyataan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang terkait dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Selain itu disajikan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang.

RENCANA  PROGRAM,  KEGIATAN

Pada Bab V  ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan sebagai penjabaran operasional dari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan beserta Indikator Kinerjanya, baik Indikator Keluaran/Output sebagai Indikator Kinerja Kegiatan maupun Indikator Hasil/Outcome sebagai Indikator Kinerja Program, serta Pendanaan Indikatif selama periode 5 (lima) tahunan yang ditampilkan dalam bentuk narasi dan tabel.

INDIKATOR   KINERJA

Bab ini menyajikan Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Indikator Kinerja ini sebagai acuan dalam Pengukuran dan Penilaian Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.

PENUTUP

Dalam bab Penutup ini memuat kesimpulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan langkah kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dan sebagai panduan bagi Stakesholder lainnya dalam menilai dan mengawasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja  untuk kepentingan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Dinas pada tahun-tahun yang datang.

Tugas   dan  Fungsi   Dinas  Tenaga  Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Dinas Tenaga Kerja  termasuk dalam lembaga teknis daerah dan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang tugasnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan dengan fungsi:

Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan trasmigrasi;
  2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan linkup tugasnya;
  3. Pelaksanaan adminirasi dinas
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, adalah sebagai berikut :

  Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota;
  Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenagakerja serta pembinaan ketenagakerjaan;
  Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Tenaga Kerja;
  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja, bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja;
  Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);   Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Depok

                         STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA DEPOK