Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Depok No 10 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas

Sosialisasi Peratudan Daerah  Kota Depok No  10 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas

 

IMG-20160728-WA0010

 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok   mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Depok no 10 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu dan Perjanjian kerja Harian Lepas, yang dilaksankan di Ruang Aula Telaga Seafood Cimanggis pada tanggal 28 Juli 2016 yang di buka oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota depok Diah Sadiah, dengan pembicara/ Narasumber akademisi ibu Andari dan peserta yang hadir sebanyak 50 orang dari perusahaan yang ada di kota Depok.

Perlindungan pekerja termasuk perlindungan atas hak – hakdasar pekerja / buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur serta Tenaga kerja memiliki kedudukan sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktifitas perekonomian rasional yaitu meningkatkan produktivitas dan kesehjahteraan masyarakat.

ketentuan mengenai hubungan kerja antara si pekerja dan si pemberi kerja beserta akibat hukumnya diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) beserta peraturan pelaksanaannya. Di dalam UUK, kita mengenal dua bentuk perjanjian kerja yaitu pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) dan kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) UUK. Lebih lanjut, menurut Pasal 56 ayat (2) UUK, pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 56 UUK :

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:

  1. jangka waktu; atau
  2. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam UUK dari Pasal 56 s.d Pasal 59, yang mana di bagian akhir dari Pasal 59 yaitu pada ayat (8) disebutkan bahwa: “Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri”. Ketentuan inilah yang kemudian mendasari terbitnyaKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(“KEPMEN No. 100 Tahun 2004”).

KEPMEN No. 100 Tahun 2004 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UUK mengenai PKWT, yang di dalamnya mengatur juga mengenai Perjanjian Kerja Harian Lepas. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas menurut KEPMEN ini merupakan bagian dari PKWT (lihat Pasal 10 s.d. Pasal 12 KEPMEN No. 100 Tahun 2004). Namun demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain:

  1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam halwaktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,
  2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
  3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak/Ibu mengenai dasar upah untuk Pekerja Harian Lepas, maka sebagaimana telah diuraikan di atas, sistem upah untuk Perjanjian Kerja Harian Lepas didasarkan pada kehadiran (lihat Pasal 10 ayat 1 KEPMEN No. 100 Tahun 2004).

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  yang  selanjutnya  disebut  PKWT adalah  perjanjian  kerja antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
  2. Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu  yang  selanjutnya  disebutPKWTT   adalah   perjanjian   kerja   antara   pekerja/buruh   dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
  3. Pengusaha adalah :
  4. Orang   perseorangan,   persekutuan,   atau   badan   hukum   yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  5. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  6. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  7. Perusahaan adalah:
  8. a.  setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badan hukum, baik

milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

  1. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan  mempekerjakan orang  lain  dengan  membayar  upah  atau

imbalan dalam bentuk lain.

  1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

  • Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada  ketentuan   dalam   peraturan   perundang-undangan   yang berlaku.
  • Menteri  dapat  menetapkan  ketentuan  PKWT  khusus  untuk  sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

BAB II

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA

PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

Pasal 3

  • PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
  • PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
  • Dalam  hal  pekerjaan  tertentu  yang  diperjanjikan  dalam  PKWT sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  diselesaikan  lebih cepat  dari  yang  diperjanjikan  maka  PKWT  tersebut  putus  demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan.
  • Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu

harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

  • Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

(6) Pembaharuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (5)  dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

(7)  Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak adahubungan kerja antara pekerja/buruh dan

pengusaha.

(8)  Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB III

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN

Pasal 4

  • Pekerjaan    yang    bersifat    musiman    adalah    pekerjaan    yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
  • PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5

  • Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.
  • PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 6

Pengusaha yang mempekerjaan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 7

PKWT  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  dan  Pasal  5  tidak  dapat dilakukan pembaharuan.

BAB IV

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

Pasal 8

  • PKWT  dapat  dilakukan  dengan  pekerja/buruh  untuk  melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  • PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali palinglama 1 (satu) tahun.
  • PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Pasal 9

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yangmelakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

BAB V

PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS

Pasal 10

  • Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,dapatdilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
  • Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
  • Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih
  • selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubahmenjadi PKWTT.

Pasal 11

Perjanjian  kerja harian lepas yang memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dikecualikan  dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.

Pasal 12

  • Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  pada  pekerjaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
  • Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat           dibuat  berupa   daftar   pekerja/buruh   yang   melakukan pekerjaan           sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   10   sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja. b. nama/alamat pekerja/buruh
    2. .Jenis pekerjaan yang dilakukan.
    3. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

  • Daftar   pekerja/buruh   sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

BAB VI PENCATATAN PKWT

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

Pasal 14

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VII

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Pasal 15

  • PKWT  yang  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan  huruf  latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  • Dalam  hal  PKWT  dibuat  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  • Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
  • Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelahberakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
  • Dalam   hal   pengusaha   mengakhiri   hubungan   kerja   terhadappekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja NomorPER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja  Harian  Lepas,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Nomor  PER-

02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

 

pada tanggal 21 Juni 2004

 

IMG-20160728-WA0009 IMG-20160728-WA0010 IMG-20160728-WA0011 IMG-20160728-WA0012 IMG-20160728-WA0013 IMG-20160728-WA0014 IMG-20160728-WA0015 IMG-20160728-WA0016 IMG-20160728-WA0017 IMG-20160728-WA0018 IMG-20160728-WA0019 IMG-20160728-WA0020 IMG-20160728-WA0021 IMG-20160728-WA0022 IMG-20160728-WA0023 IMG-20160728-WA0024 IMG-20160728-WA0025 IMG-20160728-WA0026 IMG-20160728-WA0027 IMG-20160728-WA0030

Leave a comment