Sosialisasi PP (Peraturan Perusahaan ) PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Sosialisasi PP (Peraturan Perusahaan ) PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

 

Dinas Tenaga Kerja   Kota Depok   mengadakan Sosialisasi Sosialisasi PP (Peraturan Perusahaan ) PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang dilaksankan di Wisma Hijau Cimanggis pada tanggal 29   Agustus 2018 yang di buka oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja   Kota depok Diah Sadiah, dengan pembicara/ Narasumber  APPINDO dan peserta yang hadir sebanyak 50 orang dari perusahaan yang ada di kota Depok.

Perlindungan pekerja termasuk perlindungan atas hak – hak dasar pekerja / buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur serta Tenaga kerja memiliki kedudukan sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktifitas perekonomian rasional yaitu meningkatkan produktivitas dan kesehjahteraan masyarakat.

Dasar hukum pembentukan LKS Bipartit adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 32 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit merupakan.

Lembaga Kerja Sama Bipartit( LKS Bipartit) dapat diartikan sebagai forum komunikasi dan konsultasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. LKS Bipartit memiliki fungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi terkait hal ketenagakerjaan di perusahaan, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan.

Mengacu pada fungsi tersebut, LKS Bipartit bukanlah lembaga pembuat keputusan, ataupun tempat melakukan perundingan terkait sauatu hal baik yang bersifat normatif maupun non-normatif. Dalam LKS Bipartit, baik pihak pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat melakukan aktivitas komunikasi dan konsultasi dalam arti menyampaikan informasi, pandangan, pendapat ide dan saran terkait ketenagakerjaan di perusahaan.

Isi dan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama paling sedikit harus sama dengan ketentuan yang disyaratkan oleh hukum nasional; tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, dan jika terdapat perbedaan, maka ketentuan pada perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan syarat yang tertuang dalam hukum nasional yang berlaku.

Sekurang-kurangnya, PKB harus mencakup nama dan alamat perusahaan; nama dan alamat pihak yang bernegosiasi; hak dan tanggung jawab pengusaha, serikat pekerja serta pekerja; masa berlaku PKB; dan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan PKB.

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama dua tahun, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja.

Negosiasi PKB dapat dimulai paling cepat tiga bulan sebelum masa berakhir PKB. Jika negosiasi PKB baru gagal menghasilkan kesepakatan, maka PKB yang telah ada masih tetap berlaku paling lama selama 1 tahun.

Pengusaha dan serikat pekerja harus melaksanakan semua ketentuan dari perjanjian tersebut serta menginformasikan isi perjanjian tersebut kepada pekerja.

PKB harus tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani semua perwakilan pengusaha dan serikat pekerja.

REFERENSI HUKUM:

UU SERIKAT PEKERJA NO. 21 TAHUN 2000, PASAL 4, 25;

UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 116, 118, 123-124, 126;

PERATURAN MENAKERTRANS NO. KEP.16/MEN/XI/2011, PASAL 12-29.

BWI

Leave a Reply